TP4D

TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah)

DASAR HUKUM

Menindaklanjuti pidato Presiden RI pada upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 yang pada pokoknya menekankan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan, Kejaksaan RI dipandang perlu untuk memberikan pendampingan kepada pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional, kemudian terbit Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 dengan tujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya Tindak Pidana (download) Korupsi di Instansi Pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung efektif dan optimal.

Mengingat pentingnya peran Kejaksaan RI sebagai Lembaga penegak hukum yang berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun didaerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara. H.M. Prasetyo selaku Jaksa Agung RI menerbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia (download), yang pada pokoknya TP4D terdiri dari TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI, TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi dan TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri.

Dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

  • Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.
  • Memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara.
  • Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.
  • Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.
  • Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan.
  • Melaksanakan penegakkan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.
    Dimana susunan keanggotaan TP4 bersifat ”ex officio” penambahan tim dan / atau jumlah personil TP4 dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan Keputusan dan/atau surat perintah dan dalam pelaksanaannya diterbitkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 5 Oktober 2015, untuk ditindak lanjuti oleh segenap jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya pada point

    • Ketiga berbunyi : Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk bertindak :
      bertindak sebagai pengarah dan pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan TP4D di Tingkat Kabupaten/Kota;
    • menugaskan personil pada jajarannya untuk menjadi anggota TP4D di tingkat Kabupaten /Kota; dan
    • apabila dipandang perlu, dapat menambah keanggotaan Sub Tim.
      Pada point 4 diinstruksikan Para Pengarah dan Pengendalu TP4 baik tingkat pusat maupun daerah secara pro aktif menawarkan bantuan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai wilayah kerjanya, tentang perlu dilaksanakan nya pendampingan pada kegiatan pembangunan baik yang akan maupun sedang dilaksankana sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan membatasi keterlibatan pada hal-hal yang beresiko terjadinya penyimpangan yang dapat mempengaruhi obyektivitas penegakan hukum di kemudian hari.
  • Untuk Mengawal, Mengamankan Dan Mendukung Keberhasilan jalannya Pemerintahan Dan Pembangunan melalui upaya-upaya Pencegahan Dan Persuasif Pada Pemerintahan khususnya di wilayah Kota Banjarmasin, Tim TP4D Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah membentuk 6 (enam) Tim TP4D yang seluruhnya bertujuan untuk mendampingi pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran yang optimal di Kota Banjarmasin, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor : KEP-17/Q.3/Dps/11/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) Kejaksaan Negeri Banjarmasin (download), dengan susunan sebagai berikut :
    • KASI INTELIJEN KEJARI BANJARMASIN, sebagai Ketua merangkap anggota;
    • KASI DATUN KEJARI BANJARMASIN, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
    • 4 (EMPAT) JAKSA FUNGSIONAL KEJARI BANJARMASIN, sebagai Anggota;
    • PENYIAP BAHAN INTELIJEN, sebagai Sekretaris.

Yang sudah Kerjasama TP4D dengan Kejaksaan Negeri Banjarmasin :

  • PDAM
  • DINAS PEKERJAAN UMUM
  • SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM, DINAS KOPERASI, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

Para pihak yang dapat mengajukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Banjarmasin adalah lingkup SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin, dan BUMN / BUMD. Dapat melakukan kerjasama dengan cara memohon secara tertulis kepada KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN dengan obyek kegiatan yang bersifat strategis.