Ini “Terjemahan” Syarat Negarawan Bagi Calon Hakim MK Menurut Ahli Hukum

Proses seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi ( MK) sedang berlangsung saat ini oleh Komisi III DPR RI. Salah satu syarat bagi calon hakim adalah seorang negarawan.

Lalu, apa parameter dari sikap kenegarawanan tersebut? Ahli hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti mengungkapkan bahwa hakim yang terpilih harus memiliki rekam jejak yang bersih dari berbagai pelanggaran.

Bivitri mengungkapkan, hal itu termasuk bersih dari kelalaian pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Salah satu parameter pentingnya, pelanggaran hukum administrasi, etik, itu di dalam track record-nya harus clean, maksudnya enggak ada pelanggaran-pelanggaran itu termasuk soal LHKPN,” ungkap Bivitri saat ditemui di Bakoel Koffie, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2019).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Ini “Terjemahan” Syarat Negarawan Bagi Calon Hakim MK Menurut Ahli Hukum”, https://nasional.kompas.com/read/2019/02/07/19530801/ini-terjemahan-syarat-negarawan-bagi-calon-hakim-mk-menurut-ahli-hukum.
Penulis : Devina Halim
Editor : Diamanty Meiliana