Ahli Hukum Menyayangkan Perhitungan Waktu DPR dalam Memilih Hakim MK

Ahli hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti menyayangkan penundaan pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) oleh DPR yang dinilainya terlalu lama. Sebagai informasi, rapat pengambilan keputusan seleksi calon hakim MK diundur menjadi Selasa, 12 Maret 2019 atau setelah masa reses.

Keputusan itu diambil saat rapat Pleno Komisi III DPR pada Kamis (7/2/2019) malam. “Hitung-hitungan waktunya saja saya merasa sayang karena prosesnya terburu-buru jadi dua hari,” kata Bivitri kepada Kompas.com, Jumat (8/2/2019).

Bivitri mengungkapkan, seharusnya DPR dapat lebih memperpanjang tahapan sebelumnya. Penundaan pengambilan keputusan tersebut dinilai berkontradiksi dengan waktu yang sangat sempit untuk uji kepatutan dan kelayakan. “Kalau memang ada penundaan, enggak kejar-kejar deadline, kenapa enggak kemarin-kemarin itu pas lagi proses agak diperpanjang,” terangnya. “Kenapa justru prosesnya terburu-buru, tapi begitu pengambilan keputusan malah mundur,” imbuh dia. Ia berpandangan, DPR seharusnya memberikan waktu lebih lama untuk menjaring calon hakim dan bagi masyarakat untuk memberikan masukan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Ahli Hukum Menyayangkan Perhitungan Waktu DPR dalam Memilih Hakim MK”, https://nasional.kompas.com/read/2019/02/09/11023331/ahli-hukum-menyayangkan-perhitungan-waktu-dpr-dalam-memilih-hakim-mk.
Penulis : Devina Halim
Editor : Andri Donnal Putera